TINDAK PIDANA MATA UANG
Agung Fahrizal Imam (2324)
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER “AHM-PTHM”
Dalam hal penentuan nilai uang, secara umum, terdapat tiga jenis uang, yaitu: uang kartal, uang giral dan uang elektronik (electronic money). Namun demikian secara umum hal yang terjadi dalam praktik adalah penentuan nilai intrinsik dari uang itu sendiri, sehingga valuasinya juga ditentukan oleh pasar seperti misalnya penentuan nilai dalam uang virtual atau uang kripto (cryptocurrency). Akibatnya dalam hal penentuan nilai pada suatu mata uang digunakan oleh sebagian orang sebagai bentuk dari pertukaran (barter), selain sebagai alat pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang.
Dalam hukum positif, salah satu bentuk uang yang diakui adalah uang elektronik sebagimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disingkat PBI Uang Elektronik). Didalam PBI Uang Elektronik jenisnya yang dikenal hany ada dua, yaitu yang berbasiskan server dan yang berbasiskan chip. Apabila merujuk pada definisi yang dibuat oleh World Bank, uang kripto disebut dengan terminologi uang virtual/uang kripto (cryptocurrency). Pandangan pendapat World Bank juga disepakati oleh Bank Sentral Uni Eropa, sehingga secara rumpun, uang kripto berbeda dengan uang elektronik (fiat money). Dengan demikian maka uang elektronik berbeda dengan uang virtual. Akan tetapi apabila ditempatkan pada genus definisi, keduanya adalah uang digital.
Tindak pidana mata uang berbeda dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam literatur hukum positif Indonesia, pembahasan tentang tindak pidana mata uang masih sangat terbatas, bahkan tesis, dan disertasi yang membahas masalah ini sangatlah langka. Penulis coba menelusuri jurnal online yang membahas masalah ini pun tidak banyak. Literatur yang banyak ditulis adalah tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dengan perkembangan mata uang elektronik, maka pengaturan tindak pidana mata uang tidak cukup hanya mengandalkan undang-undang yang ada termasuk undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
Undang-Undang No. 7 tahun 2011, tidak memberikan definisi tentang tindak pidana mata uang. Namun dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7/2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa kejahatan terhadap Mata Uang, semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan terutama dalam hal dampak yang ditimbulkannya yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.
Dalam artikel ini, penulis memaparkan tiga jenis tindak pidana mata uang yang diatur dalam Pasal 9-13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Pasal 244-252 KUHP, dan Pasal 33-41 Undang-Undang 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang no. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Kelahiran UU No. 1 Tahun 1946 dalam rangka melindungi kedaulatan Republik Indonesia dari perpecahan, membangkitkan semangat nasionalisme dan melindungi tumpah darah Indonesia. Ada tiga hal besar yang diatur dalam UU ini yaitu soal mata uang, soal bendera dan soal kabar bohong/kabar tidak pasti yang menimbulkan keonaran atau huru-hara. Selain itu, kelahiran UU No. 1 Tahun 1946 juga sebagai adaptasi terhadap KUHP peninggalan Belanda dan mengisi kekosongan KUHP tersebut.
Pasal 244 mengatur tentang siapa saja yang meniru atau memalsu mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu. Jadi, ketika seseorang mengumpul uang asing dan menggandakan atau memperbanyak (misalnya di fotocopi) lalu mengedarkan maka telah terpenuhilah unsur pasal ini. Namun jika dia hanya melakukan fotocopy selembar uang asing, dan bermaksud menyimpannya saja dan tidak mengedarkannya maka belum terpenuhi unsur pasal ini.
Dalam Pasal 245 ada dua macam delik yang diatur yaitu sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu yang dia sendiri memalsunya atau pada waktu diterima diketahuinya tidak asli atau dipalsu. Kedua, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas palsu.
Pasal 249 mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan uang tidak asli atau palsu. Misalnya seseorang menerima uang palsu dari orang lain dan dia tahu uang itu palsu, lalu mengedarkan uang tersebut atau membelanjakan uang tersebut. Namun jika orang tersebut tidak mengetahui uang tersebut adalah uang palsu dan mengedarkannya atau membelanjakannya maka orang tersebut tidak bisa dipidana dengan pasal ini.
Pasal 250 KUHP secara khusus mengatur seseorang yang memiliki atau mempunyai persediaan bahan atau benda untuk memalsu uang. Dalam hal ini yang dilarang adalah mempunyai persediaan bahan atau benda untuk memalsu uang. Pada kondisi demikian, yang dilarang adalah membuat mempunyai persediaan untuk memalsu, meniru atau mengurangi nilai mata uang.
Pasal 250 bis, tidak secara khusus mengatur tentang jenis tindak pidana pemalsuan mata uang, tetapi mengatur tentang pidana tambahan yaitu berupa perampasan, baik mata uang yang dipalsukan maupun bahan untuk membuat uang palsu. Pasal 251, yang ingin dilindungi dari delik ini adalah agar penerima tidak tertipu mengira kepingan itu adalah uang. Pasal ini kurang penting sekarang ini karena mata uang (koin) sekarang tidak dibuat dari logam mulai.
Pasal 38 mengatur tentang pemberatan pidana yang dilihat dari subjek hukumnya yaitu Pegawai Bank Indonesia atau Pegawai Percetakan Rupiah. Selain mengancam dengan pemberatan jika dilakukan secara terorganisir diikuti dengan dngan kejahatan terorisme atau yang mengganggu perekonomian nasional. Pasal 39 telah memasukkan kejahatan korporasi dalam tindak pidana mata uang. Ini menutup kelemahan dari undang-undang sebelumnya yang tidak menjadikan korporasi sebagai subjek hukum. Pada Pasal 40 juga mengatur tentang pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dengan pengaturan yang lebih terukur, yaitu setiap pidana denda 100 juta disamakan dengan pidana kurungan 2 bulan. Pasal 41 mengatur tentang jenis tindak pidana, dimana Pasal 33 dan 34 dikualifikasikan sebagai pelanggaran sementara Pasal 35-37 dikualifasikan sebagai kejahatan.
Kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan tersebut dapat juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Disamping itu kejahatan tersebut semakin lama semakin canggih karena dengan kemajuan teknologi yang ada, masyarakat yang ingin memperoleh kekayaan denga cepat akan melakukan kejahatan yang dimaksud dengan cara yang paling baru. Dalam upaya menangkal peredaran uang rupiah palsu di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan Sosialisasi/penyuluhan tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat yang di dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berhubungan dengan fisik uang.
Sementara itu, tindak pidana mata uang yang ada dalam Pasal 33-41 Undang-Undang 7/2011 tentang Mata Uang merupakan delik yang melarang menggunakan mata uang selain rupiah dalam transaksi untuk tujuan pembayaran atau kewajiban lainnya. Undang-undang ini juga mengancam setiap orang yang menolak rupiah sebagai alat pembayaran. Ketentuan lainnya memiliki kemiripan dengan pasal-pasal yang ada dalam Pasal 244-252 KUHP seperti memalsu rupiah, meniru atau merusak rupiah.
Diharapkan dalam penggunaan mata uang sebaiknya menggunakan mata uang yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dipedomani aturan-aturan lain yang mengatur tentang mata uang.
Pemerintah perlu menyiapkan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera. dalam hal ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah perlu mengadakan kerja sama dengan masyarakat. Dalam kasus pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas, sikap dan sifat masyarakat memegang kunci penting. Kesadaran masyarakat akan tindak pidana tersebut perlu diperbaiki. Sehingga bila masyarakat menemukan mata uang kertas palsu, mereka cenderung akan melaporkan kepada pihak yang berwajib dari pada membelanjakannya. Pada akhirnya, mata uang kertas palsu yang beredar di masyarakat dapat ditekan.
Penelitian ini dilakukan dengan untuk mengidentifikasi dan menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan Online lalu untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat agar para peserta yang belum mendaatkan gilaran Uang Arisan Online memperoleh uangnya kembali sesuai dengan nominal masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian menyatakan bahwa penipuan arisan online menggunakan media elektronik dan penipuan konvensional tidak melibatkan media elektronik. Terdapat dua peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam penipuan arisan online. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki karakteristik masing-masing dalam menjatuhkan pidana, sehingga Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah yang paling tepat digunakan dalam kasus tindak pidana penipuan arisan online. Pelaku penipuan arisan online sangat jarang dipidana dalam tindak pidana pencucian uang, termasuk beberapa kasus di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat yang menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah bagi ratusan masyarakat yang menjadi pesertanya. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk kasus pencucian uang adalah Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kata Kunci: Penipuan Arisan Online, Tindakan Pidana Arisan Online, Penanganan Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat Dalam Arisan Online.
Download data is not yet available.
Abstract viewed = 0 times pdf downloaded = 0 times
Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Kemajuan juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk cybercrime. Penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Selalu ada korban yang dirugikan dalam setiap kasus penipuan, sehingga kasus penipuan online telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia (2) Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan hukum terkait penipuan online dapat diakomodasi melalui pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara preventif (non penal) dan represif (penal). Upaya preventif lebih fokus pada meminimalisir agar tidak terjadi tindakan penipuan secara online dengan melibatkan berbagai lembaga.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.id
%PDF-1.5 %µµµµ 1 0 obj <>>> endobj 2 0 obj <> endobj 3 0 obj <>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 594.96 842.04] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> endobj 4 0 obj <> stream xœ�ZÝoÛ8/ÐÿA�ò¢¦ù%‘\œ4½K-z×ôö¡Ø%vc×çÈWì3CJ¢dÉNw‹Ø¦8ÎÇ�óAíl±¯Êûâ®JÞ¾�-ªª¸{\-“o³›ï»?f7íV³ÏÅC¹-ªòûv>O.Þ]&7¯_ÍÞ‹DÆursÿú•H8üI&8‰U‚™Ülê‰ýCýëßÿxýê[šLþHn>¼~uŒ�Yo¹°LZZΓü8¹HÅ´L,×ÌjZÕ¥M®>^&Éì3ê÷ñòú]Â;jÈDÈŽÒI¦]b„a™ ü.&S™..’ëë!”tL›î¢“BˆHˆfgí˜1Iná«Öäw¾þôa1Qé×ÅD§Ÿ’ÉÔ¤Ÿ'B¤_¿À¬N¿-Ƥ2’ ×exR*9 U°ožæˆG2åŒKàw÷-]°ÞÖ³÷ªoP!3Æ󘧵}‡øB(ÍŒ�–6yöXü6ØL�·Çõ»ÉÔ¦‹O`¥Ek¥«ÉTÈôÓ5dúÅ°½¤÷©Îv'Í¥:HÒGÒÉœNrÉY.?Á’äódªÒH¹}@V“i–îÇÐ ²ÛåQ•È @ÉM¹]`‹µçZ.‹m1ÉÓdé§ÛÊÝ¡ØŽáD8fMw““Šë ¸Àó)´eV&™É7‰Ê9~ ÍDžìW¯_Ýÿ2À ZÍÇ2—µÇÿ[z=*}FuúT<ž”,blÁŸ&f\ÛpKfZX„Kwå¾…7,~øÇ·ˆ/4á¾@è=£µŸ`JŠ”VïK¤³iù\¡€åSítª\ú×DrÏ=x¦Ër½B(Ò>1·§bã)ëÃÆOìЫH] Rbõ½ýýÍÀ|‚¤a îù…æ,Ó58HhÝ#‘|ïjÅ!‹sN4ãÑ"ËS'3€e…:œt£íœ¬ìèd…Ú]¾@ödùûۢأ§îW°Ó‰=ÜéÓ[[$ÞƒyßüŽjxov‡->4Ãþâr[â�¤ßÕj?ɼ£wøQ yž¸ÿï²ñ.&† øT ^óôMͬ"{îJÏÅCÚ#ÚÆ À1·�y®ëce s¢&ÉÕ
%PDF-1.4 %���� 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 6 0 obj <>stream x��wTS��Ͻ7��" %�z �;HQ�I�P��&vDF)VdT�G�"cE��b� �P��QDE�k �5�ޚ��Y�����g�} P���tX�4�X���\���X��ffG�D���=���HƳ��.�d��,�P&s���"7C$ E�6<~&��S��2����)2�12� ��"�įl���+�ɘ�&�Y��4���Pޚ%ᣌ�\�%�g�|e�TI� ��(����L 0�_��&�l�2E�� ��9�r��9h� x�g��Ib�טi���f��S�b1+��M�xL����0��o�E%Ym�h�����Y��h����~S�=�z�U�&�ϞA��Y�l�/� �$Z����U �m@��O� � �ޜ��l^���'���ls�k.+�7���oʿ�9�����V;�?�#I3eE妧�KD����d�����9i���,�����UQ� ��h��<�X�.d ���6'~�khu_ }�9P�I�o= C#$n?z}�[1 Ⱦ�h���s�2z���\�n�LA"S���dr%�,�߄l��t� 4�.0,` �3p� ��H�.Hi@�A>� A1�v�jp ԁz�N�6p\W� p�G@ ��K0ށi���A����B�ZyCAP8�C���@��&�*���CP=�#t�]���� 4�}���a � ��ٰ;G���Dx����J�>���� ,�_@��FX�DB�X$!k�"��E�����H�q���a���Y��bVa�bJ0c�VL�6f3����bձ�X'�?v 6��-�V`�`[����a�;���p~�\2n5������ �&�x�*���s�b|!� ߏƿ'� Zk�!� $l$T����4Q��Ot"�y�\b)���A�I&N�I�$R$)���TIj"]&=&�!��:dGrY@^O�$� _%�?P�(&OJEB�N9J�@y@yC�R �n�X����ZO�D}J}/G�3���ɭ���k��{%O�חw�_.�'_!J����Q�@�S���V�F��=�IE���b�b�b�b��5�Q%�����O�@��%�!BӥyҸ�M�:�e�0G7��ӓ����� e%e[�(����R�0`�3R��������4�����6�i^��)��*n*|�"�f����LUo�՝�m�O�0j&jaj�j��.��ϧ�w�ϝ_4����갺�z��j���=���U�4�5�n�ɚ��4ǴhZ�Z�Z�^0����Tf%��9�����-�>�ݫ=�c��Xg�N��]�.[7A�\�SwBOK/X/_�Q�>Q�����G�[��� �`�A�������a�a��c#����*�Z�;�8c�q��>�[&���I�I��MS���T`�ϴ�k�h&4�5�Ǣ��YY�F֠9�<�|�y��+=�X���_,�,S-�,Y)YXm�����Ěk]c}džj�c�Φ�浭�-�v��};�]���N����"�&�1=�x����tv(��}�������'{'��I�ߝY�)� Σ��-r�q�r�.d.�_xp��Uە�Z���M�v�m���=����+K�G�ǔ����^���W�W����b�j�>:>�>�>�v��}/�a��v���������O8� � �FV>2 u�����/�_$\�B�Cv�< 5]�s.,4�&�y�Ux~xw-bEDCĻH����G��KwF�G�E�GME{E�EK�X,Y��F�Z� �={$vr����K���� ��.3\����r���Ϯ�_�Yq*���©�L��_�w�ד������+��]�e�������D��]�cI�II�OA��u�_�䩔���)3�ѩ�i�����B%a��+]3='�/�4�0C��i��U�@ёL(sYf����L�H�$�%�Y�j��gGe��Q�����n�����~5f5wug�v����5�k��֮\۹Nw]������m mH���Fˍe�n���Q�Q��`h����B�BQ�-�[l�ll��f��jۗ"^��b���O%ܒ��Y}W�����������w�vw����X�bY^�Ю�]�����W�Va[q`i�d��2���J�jGէ������{������m���>���Pk�Am�a�����꺿g_D�H��G�G��u�;��7�7�6�Ʊ�q�o���C{��P3���8!9�����<�y�}��'�����Z�Z���։��6i{L{��ӝ�-?��|������gKϑ���9�w~�Bƅ��:Wt>���ҝ����ˁ��^�r�۽��U��g�9];}�}��������_�~i��m��p���㭎�}��]�/���}������.�{�^�=�}����^?�z8�h�c��' O*��?�����f�����`ϳ�g���C/����O�ϩ�+F�F�G�Gό���z����ˌ��ㅿ)����ѫ�~w��gb���k��?Jި�9���m�d���wi獵�ޫ�?�����c�Ǒ��O�O���?w| ��x&mf������ endstream endobj 7 0 obj 2612 endobj 12 0 obj <>stream x�z X[י�9W��]�KWҽZ� !$�#��E� 68� 6/x�2�#��8�Nq��i2Vb�Ӥmd�m�%��d�N�~q�Ӵ�I�L�v�k��u_��x��8���������~Ͽ�+��=0�*P�Pr�Ή9$$�(�l9��/��Q [��,֥���ݶ㎭�z%����d���ed�u��9�s��ź���e��-�~śP�wN�^��N�&vNA �N�u��_�"����ީ�x<��8[�C�H�7�qQ E�. )�# 1ȁbp���v�a�]���{e��-�r���g>�A����-~��Ų���>*�9��J�=д����/��%�T� eR�4��Id��.'�RSk�P���U���F*I��d���2a�����3��/aq2�;�� ���x� � s��Jኘ��_�_IB%w�ԕ3����W�s��'6p���6��}�b.��/�]
%PDF-1.4 %âãÏÓ 1055 0 obj <> endobj xref 1055 54 0000000016 00000 n 0000002258 00000 n 0000002424 00000 n 0000002926 00000 n 0000003528 00000 n 0000003779 00000 n 0000004250 00000 n 0000004669 00000 n 0000005131 00000 n 0000005684 00000 n 0000005799 00000 n 0000005912 00000 n 0000006170 00000 n 0000006710 00000 n 0000006967 00000 n 0000007508 00000 n 0000007773 00000 n 0000008486 00000 n 0000009117 00000 n 0000009252 00000 n 0000009281 00000 n 0000010041 00000 n 0000010711 00000 n 0000011341 00000 n 0000011483 00000 n 0000011512 00000 n 0000011981 00000 n 0000012803 00000 n 0000013574 00000 n 0000014222 00000 n 0000014816 00000 n 0000015294 00000 n 0000015365 00000 n 0000015447 00000 n 0000054316 00000 n 0000054582 00000 n 0000090110 00000 n 0000118112 00000 n 0000148244 00000 n 0000170804 00000 n 0000171293 00000 n 0000171627 00000 n 0000172002 00000 n 0000172406 00000 n 0000172805 00000 n 0000173179 00000 n 0000173559 00000 n 0000173630 00000 n 0000173718 00000 n 0000191865 00000 n 0000192139 00000 n 0000192500 00000 n 0000002053 00000 n 0000001406 00000 n trailer <<801B6414B2D53C46A762112AE1BF0C24>]/Prev 323821/XRefStm 2053>> startxref 0 %%EOF 1108 0 obj <>stream hÞb```b``ûÈÀÆÀÀ¿‡Aˆ„€bl,`"Û$”4l`ÛÄ¨Ú r�Sƒi CAƒPЈÂEì/êÚ_Ô>Á€È´ø;lfVlÒˆ+*}þ`šÅ ÷ÌoÇ+”ÀÄÃîVþPíÓH1Ë|±lÕq……ž,) )ÎÔ«ÏÕãê8s¶½þ ”5ïývÝ焬ð�‡4‚%·¥’Û4ygUi®Úx"$é¯ðŽ…ž¬©?O^Ÿß»ë�r—$ïãÚ—�Ø]¾pt‰LpËJE<ìrN›×•µ¦ˆKd3³Ë&Ái±·�ÎÛÏ”¸Ÿ[r¦ñ¢-Ó¥VÁÙ`g'M¸¹|ѬÕïp,¬< 6 è—Ž¹x¬`”PjI…a±@Œ‚.îp µr4~”Û á²†–#´@ÅØÑ´0°W`‹jŒ’Š!cf€¹LJhaRB6Ojªg`ÛðH±X·,ƒ ãM&[†{Œ»Û72ñ0„1„0
%PDF-1.5
%µµµµ
1 0 obj
<>
endobj
2 0 obj
<>
endobj
3 0 obj
<>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 15 0 R] /MediaBox[ 0 0 595.4 842] /Contents 6 0 R/Group<>/Tabs/S>>
endobj
4 0 obj
<>
stream
ÿØÿà JFIF ` ` ÿÛ C
!(!0*21/*.-4;[email protected]?]c\RbKSTQÿÛ C''Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀ Z6" ÿÄ
ÿÄ µ } !1AQa"q2�‘¡#B±ÁRÑð$3br‚
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ
ÿÄ µ w !1AQaq"2�B‘¡±Á #3RðbrÑ
$4á%ñ&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ? å襢¼ó˜J)h ¢–Š J)h ¢–Š J(ªPßy·¦-§ià}ER‹{
+—h¥¢¤BQKE %´PQKE %´PQKE %´PQKE %´PQKE %´PQKE %´PQKE %´PQKE %´PQKE %´PQOÊcÜ¡;C8Ϧ}iæÚà‚NÈy>”
/Ù®?ç„�7}ÃÓ×éLØå…m€à¶8Í 6Šr£9©cèiæÞur†�’¥N@ ¨§˜¤yf7ßýÜsùP#v�F‹“€ sŸ¥ 2ŠR
’ Ž5,¶·¨i`–5' ²
CEHa•YU£pÌ2 ¯${PðLŒâu,2R2=h:)òFñ6Ù�ã8aŽ)´ ”RÑ@ E- ”RÑ@ E- ”QE QE QE U[ËÃm"(Œ¶îsši»�¸ŽÒLú·j×+.PN:š¢c¿›ïH±EëMþË.s%Ã1úSä�V;.¬µ5ÌqFͽIQ÷sɬˆ¯.ŒÄ)-÷†;U™ôÀ�³£³Æ:Öj‚X 2Oµ8ÆÚE+Í}ÙûfŸYÃILs+gØR�5Ó˜®YOÓÿ ¯Y8ã3´{šU5{¤ÃÓ½8ÞÊŠKÚHôäTò>�ËعEW³¹71–)·Z±RÓNÌ–¬QE
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€/ÛÞ¤V1Á™ÖäM½qÀ{Ô¿ÚY2Nn•#Q�W)�§¯µeÑNàiø£o2ÕZ|½¥Ðmî8Éǵ$—ÐK
ƒ ŠS*¼ŒŠ
¶çiã<ôéô¬ê(¸D`3“9/“ò(Éýx«rj��1h1#F8 ð9ã×5�EUµTt•" Q#F
…^Ç=sý)‘_Ûè¬ñ[yq‰¾SÎ2=²A8÷¬Ú(»–'ž9%•–7±`ÄœŽ~¸§Ít’Z˜Êù’—ßæ²€@ç#Ž¹Îyôª”Qp/]\Ûܽ¨o5R(Dm…8ÏN}é·WÊ DyqJ×Ôä“œÕ:(¸¯®Vå¢*¤Œ!cüXöè8ãªÑE
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¢€
(¨çc�œ3ñŸAÜÓJìŒ\³;}Ñò§õ?çÒ¥…˧Í÷׆úÓ•B¨U€*9?w(—øOÊÿ ÐÕ_›Aï¡-QP ¬›@¬üq–jÍ�GöľÙ57£.;3JŠ(¬ˆ
Šr[©åúû/z”�ªIàME'2°Ã?oAØU-5î"�» ÄoÐzþ½MM•<Ä+œ úÔ‘>øòFpÃÐÐõW
õETˆ(¥' dÕˆôûéFc³¸qþÌl¥ V¢¤žmåh¦�£‘z«QÐE]²Ò¯ï×uµ³:ç¸ó4Ûý6óNu[¸eòW�AüE;0*QE€(¢Š (¢Š (¢Š (¢Š (¢Š (¢Š («XÞL3¤î=V2i.-.€7ÓB§˜…sùÑ` ¢¤Šf$EÈGPªN*CevM¬Àz˜Í W¢Š( ¢Š( ¢Š( ¢ŠšÒÖ{Ë…‚Þ3$�Ð
†Š×[
.Þv†ÿ Q1NAà¦ã×ò¤:d7×ÂßEynfæ2€¸ÿ ‹™El5¿‡Å³¾»3 vƒ ŸóïXô5`
(¢�Q@Q@Q@Q@Q@Q@E% ´RQ@8äÔPüäÌ‹…ö_óÍ|ì!-ôÿ ëÔµ[!ì…¤e¥Xd¢Š‘ÀÄ™8úŽÆ¥¨fJÌ?‡ï{¯z”FG"ª]Æû‹YvÏ»W�úäV�bÚI�L?MÌZÒšºeGfmÑIHvè+åýä‚!Óï?Ó°©ª8Pªå¾ûµ>ª]†Å¨[÷Sþù[ëØÿ OÊ¥¤u…[�F
$ìuIm ¸º† ÁLŽ'¶N*´J•¾‡ßÞ¥ àŠ³¹¬Í6‘zöJm£@?x£'Kuü©ÚÜÖéw«\Hòù
0ìNçoþ¶k{‹‹¹§–IŸAv,~•£«�±YZéCï ó§ÿ }ºÀ:«õ©âÛd¼¶¶Ö~häP¯íèOò¬-Äj‚BçlJÊÞˆ:Öׄïbž´[¾b˜/>½Çõ
Ý›è]ÔNu'”„Ï!É?Ž@¦Õýáù™º¶¢××8OÝÛGòÃà*ŽœzÓRÎêâÝn'”Gn>U’w8>Ê9'ðcÃzbꚪÅ'ú˜Æ÷ vüÍ_ñÕƒêÌ’¬Ò¸òÒÄh¸ëÏ'¯ ¥Ø¼ÊZ
ž˜5ž í¿½\w½W±Ò®ï¤�#UO3î.ï§søTº†§ywi&!od¼GjBœ{÷5«àø{sªÜ±1ÛG´3öçò΄“v¦lšÜwïjd‡€d›v#Lú“ßÚ¡Ôì-<µ¶ÔíÏߘø÷¨õ=FmFå¥�íBĪ‹Ÿëï[Ù®� .ªèîrŒˆÁçë�ü©Y=€Ë‹G»u
'•nÈóåXóøšžÿ @¸Ó¬~Õq
%PDF-1.7
%âãÏÓ
333 0 obj
<>
endobj
xref
333 32
0000000016 00000 n
0000003458 00000 n
0000003596 00000 n
0000003893 00000 n
0000004049 00000 n
0000004397 00000 n
0000005667 00000 n
0000005728 00000 n
0000006155 00000 n
0000006327 00000 n
0000006494 00000 n
0000006636 00000 n
0000006681 00000 n
0000007022 00000 n
0000007077 00000 n
0000012772 00000 n
0000015442 00000 n
0000015479 00000 n
0000036107 00000 n
0000036342 00000 n
0000036582 00000 n
0000036939 00000 n
0000055596 00000 n
0000055873 00000 n
0000056140 00000 n
0000112127 00000 n
0000112385 00000 n
0000112626 00000 n
0000112696 00000 n
0000112867 00000 n
0000112894 00000 n
0000000960 00000 n
trailer
<]>>
startxref
0
%%EOF
364 0 obj
<>stream
'sÓó6¶êg¡>Û;ÂO l—ò¨eJ|NèChÆz„ò-dæ2Ò+NO!EÓ§ ¢òäZ4Ÿ+N:ÕrŠÀ‰´Ådõ^Djp÷¼“I
qîk59ŠpcÕæ4Iáʆ®¶×Ϊ9Q¯Ò¿”c ™£N¸Nö=Íô‘�´ÌLÓ¬ý4Y�r± •‰pÃtV2š;;YƒÐ(yÌ•}Ã9Т'&L‘™„ÊfÑ¿!á5ùR™U*WGÀÖÂj~Χ£ýš¦U·C}Mê€~~(RˆÝ†þ©‰@w*6ò¿r[ï(IÜ´�²†å%±ßAr>p8øS–µ5ÍdßÖ_ÅÆ=aÝf@2@¦µ„¬¬Žr¿ýõ–1Š
ʺæZÓÚú€ªüQ¼E`¥Šb®Ú²«Y5�õs%÷í,éWÀX¦65gû1F:iófÅ�´V”“ÑÐr‡o]'¥i³„Ö7Ô`©Å½!$õî9Âøûð!‚>yÍTž5
n§•”%€vÍ(‹ß›fÕz‰—ŠÅV:çC‘Ïîó"MÕ=¬=¸ÃfrädiFˆ'=~B-:q5{‘E¹¸V^�#)¾½[ï0BD³rª"mN°d¿WžÝx¨æ0õ‰2/†Jâ,ní°±Û5/òK+Ep ²Þõ+UÖ{}Þ_wA VŸ¶¿§ÀÓóg2S éˆBô©D=? •îª>ácó‘PAmm(uZÄ�áB±ž0Si„téö¾C
.#€äcÈ%ßñS�®‹K^`lÕÒþÎÿM©\,ŠpýǧUžTÔVm©¼£çª¯âéXÿfö
a‹S°È”AQRçW$jt†?F%õ©ÆÒÉZzjHz;‡¥5Üõx¼¤]ØGMÓ¯/Œ‡Â(�!܈\J‹†~ñúÃ=‰9Ñ ðÉD“%´e÷ ™Ž<œ?b
þØG ymý'×!Öì†ÔJ_‰ð‹vnMÎOBœÇ2'–ØKˆ›t<•ä»óª!ùRt_U®B
ùÊå³ý»T”·U–Qúß¾€¡éŽpÖáÓÇÐeðˆ¦K„åH®B^Ý“HÐ÷Oúá+Ç9Bìˆ×?û'`åªW‚Àf%à¨;¹ò-ûKw¸·â¬Ãó·sDùö
ïågö±—#»i˜3’æT$w`%‚l]iò‘¢O•SWjQÞ!�Ñ ©È4Ɇ’ƒ/·ýÿˆß3Ý2Fcœi¬·#/xx¹Ž;9=kÖJ-˜\±\¸;B2;zÂÛö¸©ï÷ ˆý£ïùzO"å£5
hXR=>Óú0Y˼–¨t«§~,ì•”ù�ì]“Ÿ÷h^kûJ¢ZŒFöÜq"jPÅRðû ÙAç¨%µ!”•[�yÖ{�߯¡ƒSQy‘Û;}‘9
þ!l
TðâzSÓâñÜêh˜é]Äw%Š5®cY]"á$¿ ‡~îìèÓA?ª~úîؾ_»÷”›àØ؇͇¯xwó”>دAÇ8ò†äcíÑc(6Á’i¦‚¿SPçß»˜|›o|·ÄVèå„î=Èr½¶#¢Ã[ƒ�RB³�Ì1µ”€EX°Î…·¶5SQvÓXÁø;côéÆo2ÓÿPhx´¤;JZ«"TïæB�x«¸É¾Â¥U9¦ï¤w\ó8x©æd=}°ØYp2deh•PéóRöÆ—s:²“¡ T#°�äÖ²k«UE»¦å*3]Òû-`œu~?É&œFù/@‰’· ©¡�§×qÐ#:.‰�ø»Š‹©µá–ùµª›¿Yduð™%“„U+a’BœF|“¼ì„¢÷–YÉÙÈußSŒ^û€Û»ºÇŒ±^}P£Z T
r1}÷Ò—!…ÆH¾xõuèj½ÀY7»�ÕP:ÄoFdéh|9¬Ë"3O[[ÿ©½ ¥çp*Dï«mnãTó#r4%„Ý!Vs‹l8„ZPewÌÛ œ€ðÎ }Ø/ÕïõhÛÇž_“ô¿Ã±îÜcÈ{D%?YO¾-•XM’RíEß{ÏìqüágE4ì`ÕA™ b�Ö|Õ3atÂÑÀp2¤àA|.ñja¡:ò©kï6>±—oÅ´æ·ÑŒà\öAîÿ�ªŽGû¦0�ê9Éãrü®þ$Tª¥2çç·â_µçØÉò-Ónš"ÂzZ+Œ«jøY‚õ�ÎöïJíª.ô§y8Á‰1ißfžìÜà2kgˆ$,×Qéìc@æÉO\4Í
,Xù5ÿƒr|U¨«C[ ÿÅf0ÊàûRŽë6 p<Þ‡ç§�>Xr^ðsáS6ÅÕ?#Ŭ@úW ¯L…li¤
Ì”øTþòU#ð™D~@\QqO¡Ù½"ž¨k ÍàaÌ&(1\–”ñ6vò&È\ñv©ÛI¾TüoÑÌ„¶¥ž¶qý» DpôµýwÎèëJ¦~¡1€¾ÒG‹cÉ ™´¶W%¾œ‡šêÆðË”§�Ð8,Ü׎*DÒÁ«¶ËŽ½g¯ü=·&1d°H¬»lo.§ÙåÜŸ-�_@È/Æ(jp‚ÍøÈüºË¡%†—ªWÔ1±
Ã-ç@þ‡ò…œ[”Ôk™ÔŠL&¦ÅÌ@�ì¦ÑŽ²BI6BÚQƒVH+5¹*Ð;̃yóÔVÑP À>%ì‹êi]s)i^JÙË¥R ü(F
hï�å�ª7^(*ð©Aá+’øÀɲô•!’
-Ôç˜Ùå “\ ÏÐþÓXäzbçµ/ΗˆN¯ð+@ÆûwâÖNÓ9�Ö™;{l}×/C¢ŠèI‘Å„dÔñÀP¥kØeêÛº¢,•ÉW;�·Žœzr¿“,©çžë éh˜Dª ÚcéĨžv ÎËâpZÃggzu½#\â¦vàÅÀcÌåMZ
"ú¦ñÄŸ6†UÕšUß;úB+<Ï‚+×ߺIå퀯¦k@D—Ò_#y’Zé%Ú]c#üiËqÌ’£È«u¾(Ae˜\nô‹X 34©~ÇUè¾Ô{÷û"uáÈt~|#Fyé+Ñ̶ÈôÆ°Ñ•‚¤<»‹«�¸X×U9—ù?A¯h®�ùN0N²r+ÁióF»GšX~ØËÅ8E<
endstream
endobj
334 0 obj
A.S Alam, (2010), “Pengantar Kriminologi”, Makasar: Pustaka Refleksi Books.
Bahder Johan Nasution, (2008), “Metode Penelitian Ilmu Hukum”, Bandung: Mandar Maju.
Martiman Prodjohamidjojo, (1983), “Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Moeljatno, (1985), “Kitab Undang-Udang Hukum Pidana”, Jakarta: Bina Aksara.
Noeng Muhadjir, (2000), “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin.
P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, (1981), “Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik”, Bandung: Tarsito.
Romli Atmasasmita, (2010), “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, Bandung: Eresco, 2010.
R. Soesilo, (1991), “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Sukabumi: Politeia.
Soerjono Soekanto, (2007), “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafīndo Persada.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1990), “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka.
Yahya, Harahap, (2000), “Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP”, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafik.
Chandra Adryanto, (2018), “Law Enforcement Against Fraud and/or Embezzlement (Study of KSP Intidana Central Java, Indonesia)”, Journal of Indonesia Legal Studies, Vol. 3, Issue 01.
Iwan Sujardi, (2012), Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung, Tesis, Semarang: Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1.
Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2.
Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireun, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1.
Hariandi, Hukum Pidana Penipuan dan Penggelapan, http://www. gresnews. com/ berita/ tips /83457-hukum-pidana-penipuan-dan-penggelapan/, diakses tanggal 9 Juni 2020.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
